EVALUASI DAN MONITORING REFORMASI BIROKRASI PDF Print E-mail

             RE-BI-1   RE-BI-2

       Bandung (11/10) Bertempat di Aula Moch Toha Kodiklat TNI AD telah dilaksanakan kegiatan Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Dan Monitoring Reformasi Birokrasi  Kodiklat TNI AD TA 2017 yang dibuka oleh Direktur Umum Kodiklat TNI AD Brigjen TNI Mochamad Effendi, SE, MM dan dihadiri oleh seluruh jajaran Kodiklat TNI AD.

       Dalam amanatnya disampaikan bahwa Program Reformasi Birokrasi TNI AD pada hakekatnya adalah komitmen TNI AD untuk memposisikan secara tepat dan mengoptimalkan peran, fungsi serta tugasnya dalam hubungan antar instansi/ lembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

       Reformasi Birokrasi TNI AD merupakan kelanjutan dari Reformasi Internal TNI AD yang dijiwai oleh paradigma baru TNI AD, sebagai suatu keputusan yang sangat penting, bukan saja bagi TNI AD tetapi juga bagi bangsa dan negara serta kepentingan nasional pada umumnya.

       Pada awal Tahun 2015, Kementerian PAN dan RB telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara mandiri (Self Assesment) yang diperoleh dari hasil monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga termasuk TNI AD.

 

            RE-BI-3    RE-BI-4

     Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan dalam pelaksanaan 9 bidang Reformasi Birokrasi guna melengkapi informasi dan data pada komponen pengungkit (area perubahan) yang dapat mempengaruhi pencapaian nilai pada komponen hasil yaitu  pencapaian  sasaran  dalam rangka  mengukur keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD.

         Adapun 9 (sembilan) area perubahan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi yang meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan diantaranya adalah: Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Mind Set dan Culture Set Aparatur. Delapan area perubahan tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan Reformasi Birokrasi yang selama ini telah berjalan di lingkungan Kotama dan Balakpus TNI AD.(Pen Sdirum Kodiklat TNI AD)

 

Add comment


Security code
Refresh

Valid XHTML | Template Design LernVid.com and ah-68